Jakarta – Ketegangan meningkat di Kalimantan setelah pttogel sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) Dayak mengeluarkan ultimatum keras terhadap pihak berwenang. Mereka menuntut aparat penegak hukum untuk segera menangkap seorang pria bernama Rizky Kabah, yang belakangan menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam sejumlah tindakan provokatif dan meresahkan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers bersama di salah satu rumah adat Dayak pada Jumat (19/9). Sejumlah tokoh adat, pemimpin ormas, serta perwakilan OKP hadir dalam pertemuan itu. Mereka menegaskan bahwa kesabaran masyarakat Dayak sudah mencapai batasnya, dan bila tidak ada tindakan hukum dalam waktu dekat, mereka siap mengambil langkah sendiri.
Ultimatum Tegas: “Kami yang Akan Tangkap!”
Juru bicara koalisi Ormas-OKP Dayak, Johan Singa, menegaskan bahwa pihaknya sudah berupaya menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada aparat. Namun, hingga saat ini, tidak ada perkembangan signifikan.
“Kami menunggu itikad baik dari aparat hukum. Jika dalam waktu yang kami tentukan tidak ada proses hukum dan Rizky Kabah belum diamankan, maka dengan segala hormat, kami sendiri yang akan turun dan menangkapnya. Ini bukan ancaman kosong,” tegas Johan dalam konferensi pers yang disambut tepuk tangan para peserta.
Menurut Johan, masyarakat Dayak memiliki tradisi kuat dalam menjaga kehormatan dan ketertiban wilayahnya. Setiap tindakan yang dianggap menyinggung atau mengancam keharmonisan akan direspons tegas. “Kami bukan main hakim sendiri, tetapi jika aparat tidak mampu melindungi masyarakat, kami punya cara adat untuk menegakkan keadilan,” tambahnya.
baca juga: ribuan-orang-teken-petisi-copot-gus-yahya-dari-mwa-ui
Latar Belakang Ketegangan
Kasus ini bermula dari beredarnya sejumlah unggahan di media sosial yang diduga dibuat oleh Rizky Kabah. Unggahan tersebut memuat pernyataan yang dinilai menghina identitas dan adat Dayak. Konten tersebut cepat menyebar di berbagai platform, memicu kemarahan luas di kalangan masyarakat adat, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Para tetua adat menilai, ujaran yang dilontarkan tidak hanya menyerang individu, melainkan merendahkan martabat seluruh komunitas Dayak. “Ucapan seperti itu tidak bisa dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah pribadi, ini sudah menyangkut harga diri suku Dayak,” ujar Apai Lalang, salah satu pemangku adat yang turut hadir.
Selain ujaran bernada provokatif, Rizky Kabah juga diduga terlibat dalam sejumlah insiden yang menimbulkan keresahan di lapangan. Beberapa saksi melaporkan adanya ajakan untuk memecah belah masyarakat setempat melalui kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan berpotensi memicu bentrokan.
Desakan Terhadap Aparat Penegak Hukum
Koalisi ormas dan OKP Dayak mendesak aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Mereka menilai, lambatnya proses hukum berpotensi memperlebar ketegangan sosial dan memunculkan aksi-aksi spontan di tingkat akar rumput.
“Kami tidak ingin situasi ini melebar menjadi konflik horizontal. Oleh karena itu, kami minta Kapolda dan aparat pusat segera bertindak. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum,” ujar Johan Singa.
Pihak ormas-OKP menegaskan, langkah mereka bukan untuk mengintimidasi, melainkan bentuk peringatan keras agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. “Kami warga negara yang taat hukum. Tetapi jika hukum tidak bekerja, masyarakat akan menempuh jalur adat. Itu konsekuensi yang harus dipahami semua pihak,” tambahnya.
Upaya Mediasi dan Peringatan Terakhir
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah daerah sebenarnya sudah mencoba melakukan mediasi. Namun hingga kini, keberadaan Rizky Kabah belum diketahui secara pasti. Aparat kepolisian menyatakan masih dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Bagi para pemangku adat Dayak, kesabaran mereka tidak bisa diuji terus-menerus. “Kami punya cara sendiri untuk mencari orang yang bersembunyi. Hutan dan tanah ini rumah kami. Jangan sampai kami turun langsung, karena ketika adat sudah bergerak, prosesnya tidak akan bisa dihentikan begitu saja,” kata Apai Lalang.
Ajakan Menjaga Ketertiban
Meski mengeluarkan ultimatum keras, ormas dan OKP Dayak juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Mereka menekankan bahwa aksi mereka murni untuk menegakkan keadilan dan melindungi kehormatan suku, bukan untuk memprovokasi kerusuhan.
“Kami minta seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Percayakan langkah ini pada para pemimpin adat. Kami masih menunggu aparat. Tapi ingat, kesabaran kami ada batasnya,” tegas Johan.
Tanggung Jawab Bersama
Pakar hukum pidana, Dr. Andi Prasetyo, menilai situasi ini perlu ditangani dengan pendekatan hukum dan kultural secara seimbang. “Negara tidak boleh kalah oleh tekanan massa, namun juga tidak bisa menutup mata terhadap aspirasi masyarakat adat. Polisi harus segera bergerak agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri,” ujarnya.
Dr. Andi menekankan bahwa ujaran kebencian terhadap kelompok adat termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Jika benar terbukti, Rizky Kabah dapat dikenai sanksi pidana yang cukup berat. “Ini momentum untuk menegaskan bahwa hukum berlaku bagi semua, tanpa memandang siapa pelakunya,” tambahnya.
Penutup
Kasus Rizky Kabah menjadi contoh nyata betapa sensitifnya isu yang menyangkut identitas dan martabat suku di Indonesia. Di tengah keberagaman bangsa, penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi keharmonisan sosial.
Ancaman tegas dari Ormas-OKP Dayak menjadi alarm bagi semua pihak, khususnya aparat penegak hukum, untuk segera menuntaskan kasus ini sebelum konflik meluas. Jika aparat tidak segera bertindak, masyarakat Dayak telah menyatakan kesiapannya untuk bertindak sendiri sesuai hukum adat—sebuah langkah yang diharapkan tidak perlu terjadi bila keadilan ditegakkan sejak awal.