angkaraja Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, menjadi sorotan publik nasional setelah namanya muncul dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. OTT ini diduga terkait dengan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar di Indonesia.
Kejadian ini menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat dan media karena Noel dikenal sebagai pejabat dengan latar belakang politik aktif serta memiliki kekayaan yang cukup besar sebagai pejabat negara.
Total Harta Kekayaan Immanuel Ebenezer
Sebagai pejabat publik, Immanuel Ebenezer diwajibkan melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan LHKPN terakhir yang ia laporkan pada Desember 2024, total harta kekayaannya mencapai Rp17.620.260.877 atau sekitar Rp17,6 miliar. Harta ini terbagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari properti hingga kendaraan pribadi.
1. Tanah dan Bangunan: Rp12.145.000.000
Mayoritas kekayaan Noel berasal dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Depok dan Bogor. Properti ini termasuk rumah tinggal dan lahan yang cukup luas. Rincian aset tanah dan bangunannya adalah sebagai berikut:
-
Tanah dan bangunan seluas 83 m² di Depok senilai Rp700 juta
-
Tanah dan bangunan seluas 160 m² di Depok senilai Rp1,5 miliar
-
Tanah dan bangunan seluas 137 m²/274 m² di Depok senilai Rp1,7 miliar
-
Tanah seluas 3.090 m² di Bogor senilai Rp1,545 miliar
-
Tanah dan bangunan seluas 2.260 m²/500 m² di Depok senilai Rp6,7 miliar
Properti ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan Noel terkonsentrasi pada aset tetap, yang secara finansial menjadi pondasi utama kekayaannya.
2. Alat Transportasi dan Mesin: Rp3.336.000.000
Selain aset properti, Noel juga memiliki sejumlah kendaraan mewah dan alat transportasi lainnya dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Beberapa di antaranya termasuk:
-
Mitsubishi Pajero tahun 2020 senilai Rp500 juta
-
Kia Picanto tahun 2015 senilai Rp90 juta
-
Yamaha NMAX tahun 2015 senilai Rp16 juta
-
Toyota Fortuner tahun 2022 senilai Rp430 juta
-
Toyota Land Cruiser 300 VX tahun 2023 senilai Rp2,3 miliar
Koleksi kendaraan ini mencerminkan gaya hidup pejabat yang cenderung mewah, terutama dengan kepemilikan mobil premium seperti Land Cruiser yang bernilai miliaran rupiah.
3. Harta Bergerak Lainnya: Rp109.500.000
Selain tanah, bangunan, dan kendaraan, Noel juga memiliki harta bergerak lainnya yang nilainya mencapai Rp109,5 juta. Harta ini bisa berupa peralatan rumah tangga, elektronik, atau barang-barang berharga lainnya.
4. Kas dan Setara Kas: Rp2.029.760.877
Jumlah kas dan setara kas yang tercatat dalam LHKPN mencapai sekitar Rp2,03 miliar. Nilai ini menunjukkan likuiditas yang cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi maupun operasional, meskipun sebagian besar kekayaan tetap berada dalam bentuk properti dan kendaraan.
5. Surat Berharga dan Hutang: Rp0
Dalam laporan LHKPN, Noel tidak memiliki surat berharga maupun hutang. Ini menandakan bahwa seluruh kekayaan yang ia laporkan bersih dan tidak dibebani kewajiban finansial.
Dengan demikian, total harta kekayaan Immanuel Ebenezer tercatat mencapai Rp17,6 miliar, menjadikannya salah satu pejabat dengan kekayaan signifikan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Karier Politik dan Latar Belakang Noel
Jejak karier politik Noel cukup panjang dan penuh dinamika. Ia pertama kali dikenal publik sebagai Ketua Umum relawan Jokowi Mania pada Pilpres 2019. Setelah sukses mendukung kemenangan Joko Widodo, ia sempat diangkat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia. Namun, jabatan tersebut tidak berlangsung lama karena keterlibatannya sebagai saksi dalam persidangan kasus terorisme yang menjerat Munarman.
Pada Pilpres 2024, Noel kembali terjun dalam politik dengan membentuk relawan Ganjar Mania untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun, setelah pengumuman calon wakil presiden lain, ia berpindah dukungan ke pasangan Prabowo-Gibran dan bergabung dengan Partai Gerindra.
Pada 21 Oktober 2024, Immanuel Ebenezer dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Jabatan ini menempatkannya pada posisi strategis dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Dugaan Pemerasan dalam Pengurusan Sertifikasi K3
OTT KPK pada 20 Agustus 2025 menjerat Immanuel Ebenezer bersama dengan 10 orang lainnya. Dugaan tindak pidana yang menjeratnya terkait praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Proses ini diduga memanfaatkan posisi strategis Noel di kementerian untuk meminta imbalan dari perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi K3.
Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Proses ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi yang memiliki harta kekayaan signifikan dan posisi politik yang kuat.
Implikasi Kasus dan Sorotan Publik
Kasus yang menjerat Wamenaker Noel memicu perdebatan di masyarakat mengenai integritas pejabat publik dan transparansi kekayaan. Publik mempertanyakan bagaimana seorang pejabat dengan total kekayaan Rp17,6 miliar dapat terlibat dugaan praktik pemerasan, dan apa dampaknya bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Selain itu, kasus ini juga menjadi sorotan media karena menyoroti kesenjangan antara kekayaan pejabat dan tanggung jawab publiknya. Banyak pihak berharap KPK dapat menuntaskan proses hukum secara transparan dan adil, sehingga kasus ini menjadi cermin bagi pejabat negara lainnya untuk menjaga integritas.
Kesimpulan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan adalah pejabat dengan total kekayaan signifikan, mencapai Rp17,6 miliar. Kekayaannya terdiri dari properti, kendaraan, kas, dan harta bergerak lainnya. OTT yang menjeratnya terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi dengan posisi strategis dan kekayaan besar.
KPK kini tengah menindaklanjuti kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Publik menunggu hasil penyelidikan dan keputusan hukum yang adil, serta berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi pejabat publik lain tentang pentingnya integritas dan transparansi.